Dear rekan2 ortax,

Kasus:
PT. A selaku perusahaan perdagangan internasional membeli suatu barang ke B Ltd. yang berada di luar Indonesia dalam hal ini kita asumsikan di Singapore.
PT. A membeli dengan kondisi CIF (Cost Insurance and Freight) Jakarta, Tj. Priuk sehingga PT. A berkewajiban untuk melakukan custom clearance atas barang tersebut pada saat barang tersebut dikirim dan tiba di Tj. Priuk, Jakarta.
Karena PT. A bukan sebagai PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan), maka PT. A menggunakan jasa PT. C yang dimana PT. C statusnya adalah PPJK untuk melakukan jasa custom clearance atas barang PT. A.
Pada proses custom clearance tersebut akan timbul biaya-biaya atas Jasa yang diberikan oleh PT. C dan ada juga biaya yang timbul seperti THC, Doc. Fee, Penumpukan yang dimana biaya tersebut akan dibayar sesuai dengan invoice yang diterbitkan oleh perusahaan pelayaran dan akan di re-invoicing oleh PT. C tanpa menambah nilai PPN.
PT. C akan menerbitkan 2 jenis invoice kepada PT. A:
1. Invoice ke-1 adalah invoice atas jasa-jasa custom clearance itu sendiri.
2. Invoice ke-2 adalah invoice/debit note atas biaya-biaya yang timbul atas THC, Doc. Fee dan penumpukan (invoice aslinya adalah dari perusahaan pelayaran yang bersangkutan).

Pertanyaannya:
1. Apakah PT. A berkewajiban untuk memotong PPh 23 kepada PT. C?
2. Jika Ya pada Pertanyaan no. 1, maka pemotongan PPh 23 tersebut berlaku untuk kedua jenis invoice tersebut atau invoice no. 1 saja?
3. Tolong diberikan juga dengan Surat atau Peraturan yang berkaitan atas dasar pemotongan PPh 23 tersebut.

Terima kasih.

Regards,
Rivan