PT. A (Non Perusahaan Konstruksi) mensupply tiang besi dan memberikan jasa instalasinya kepada PT. B (Perusahaan Konstruksi) untuk digunakan pada proyek XXX.

Untuk penjualan dan instalasi tiang besi tsb, ditandatangani bbrp kontrak :
1. Pada tgl 1 Jan 2012 ditandatangani Kontrak No. 1 atas penjualan dan instalasi tiang besi. Dalam Invoice, PT. A memisahkan tagihan antara barang dan jasa :
Supply tiang besi Rp 100.000.000,-
Jasa Instalasi Rp 50.000.000,–
Total tagihan Rp 150.000.000,-

2. Pada tgl 1 Mar 2012 ditandatangani Kontrak No. 2 atas penjualan tiang besi saja, PT. A menerbitkan Invoice sbb :
Supply tiang besi Rp 200.000.000,-

Pertanyaan :
Berapa dasar pengenaan PPh 23 untuk tagihan atas kedua kontrak tsb??

Tapi rekan hanif, PT. A (supplier) bukan perusahaan konstruksi, seharusnya dipotong PPh 23 bukan??

tapi bukankah atas

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 53/PJ/2009

TENTANG

JUMLAH BRUTO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1)
HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PENGHASILAN
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH
TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai jumlah bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa
konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipotong Pajak Penghasilan oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

2. Yang dimaksud dengan jumlah bruto sebagaimana dimaksud pada butir 1 adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk :
a. pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
b. pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material;
c. pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga;
d. pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga.
3. Jumlah bruto sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tidak berlaku :
a. atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering;atau
b. dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa sebagaimana dimaksud dalam butir 1, telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
4. Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam butir 2 harus dapat dibuktikan dengan :
a. kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf a;
b. faktur pembelian barang atau material sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf b;
c. faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud
dalam butir 2 huruf c;
d. faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak
ketiga sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf d.

Rekan hanif, sesuai SE di atas apakah berarti PPh 23 dikenakan atas totalnya selama tidak ada faktur pembelian barang atau materialnya??

tetapi pernah ada konsultan pajak yg berpendapat :
selama vendor tidak bisa menunjukkan faktur atas pembelian material dari pihak ketiga, berarti keuntungan vendor tidak hanya didapat dari jasa instalasi tapi juga dari penjualan material, maka PPh 23nya harus dipotong atas tagihan total, walaupun dalam satu Invoice tsb sudah dirinci nilai material dan jasanya.

Apa benar seperti itu, rekan??