Memang seperti itu pada kenyataannya.. Bahkan pada praktiknya, yang bersertifikatpun terkadang juga dipotong PPh 23.

apakah pernah ada yg disalahkan pada saat pemeriksaan?

wah kalo ini ane 100% ga ikutan

Walaupun di UU jasa kontruksi mewajibkan harus memiliki ijin dan sertifikat. Toh kenyataannya secara UU Perpajakan memfasilitasi baik yang tidak punya sertifikat maupun yang punya sertifikat..

Klo yg ini sering dijadikan masalah saat pemeriksaan, WP Jasa Kontruksi yang bersertifikat ternyata dipotong 2%, fiskus dapat menagih nilai 1% yang kurang dipotong ke WP yang bersangkutan.. (tapi y tergantung pemeriksa juga sih)..

pertimbangan utamanya?

Salam

Apakah NPWP, SPPKP dan IUT bisa dipersamakan dengan IUJK dan SBU..

ini kata PP No. 51
Penyedia Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya.

Pasal 2
Atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Usaha TS adalah :
di NPWP: 45316 – instalasi mekanikal
di SPPKP: 74210 – Jasa konsultasi arsitek, Kegiatan Teknik dan Rekayasa (Engineering)
di IUT: Jasa Pelaksana Konstruksi bidang Mekanikal dan Elektrikal

Kalau boleh saya bertanya, apakah usaha TS kena PPh Umum atau PPh jasa konstruksi?

Salam

penjelasannya cukup logis, cuma saya pribadi masih tetap berpegangan selama itu merupakan jaskon ya dipotong pph final jaskon, ga peduli siapa yg ngerjainnya karena di PP 51 sudah mengklasifikasi yg punya ataupun ga pny sertifikasi (ga punya bukan berarti yg udah kadaluarsa, karena ga ada dasar hukum yg mengatakan demikian)

kalo ini sih pasti akan jadi masalah

bagian mana ya?

Salam