Karena sdh final tidak ada lagi PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 23. (Tapi kalau prsh tersebut ada usaha sampingan selain konstruksi tetap berlaku penghitungan PPh Pasal 25 (yg dihitung dari usaha sampingan tersebut) dan PPh Pasal 23 (berkaitan dengan usaha sampingan tersebut jika menggunakan jasa pihak lain))

kalo masalah penyetoran & pelaporan kayaknya masih mengacu ke PMK 184 tahun 2007 deh…..

mohon pencerahannya lagi nich ; pada tahun 2008 kami kontraktor yang mempunyai SBU dengan pekerjaan diatas 1 M melakukan pekerjaan dan menerima termin I atas pekerjaan tsb pada nop 08.dimana dalam uang muka tsb sudah dipotong pph 23 dan pungut ppn.proyek tsb masih terdapat sisa pekerjaan sampai saat ini sesuai kontrak.

pertanyaan :
1. apakah pihak penyedia jasa dalam hal ini kontraktor dapat mengusulkan perubahan/addendum isi kontrak khusus yang mengatur pph khusus mengenai dana sisa yang belum dicairkan ?
2. maka berarti dalam proyek baru di taon 2009 ini, bunyi kontrak nanti akan menyebut pph ps.4 (2) final bukan lagi seperti biasanya menyebut pph 23?

kalo 100% konstruksi berarti penghasilannya final semua. statusSPT nihil.

belum ada tanggapan nich ttg pertanyaan saya, help