Apabila penyewa adalah PKP faktur pajak atas sewa ruang kantor bisa dikreditkan, dan pihak penyewa wajib memotong PPh Ps 4 (2) sebesar 10 %

Dear All Friends

Transaksi persewaan Tanah Dan Atau Bangunan adalah

1. Obyek PPh Pasal 4 Ayat (2) UU PPh dan PP No. 29 Th. 196 jo PP No. 5 Th. 2002 sebesar Tarif 10% dari Bruto Pembayaran Sewa, wajib di Potong oleh yang Membayar Sewa (Penyewa) ;

2. Obyek PPN cfm UU PPN karena Jasa Persewaan dengan Tarif PPN sebanding / tunggal sebesar 10% dari Bruto Sewa atau Nilai Penyerahan JKP, di PUNGUT oleh Fihak Pemberi Jasa Sewa (Yang Menyewakan) sehingga menambah besarnya Persewaan.

3. Jika Fihak yang menyewakan termasuk Kriteria Pengusaha Kecil (Peredaran Usaha JKP per Tahun tidak Lebih dari Rp. 600 juat dan memilih sebagai Bukan PKP maka atas transaksi sewa tersebut tidak terutang PPN dan tidak perlu menerbitkan Faktur Pajak.

4. Jika Persewaan tsb masuk Kriteria penyerahan oleh PKP yang memiliki NPPKP / SPPKP maka Pemungutan PPN wajib diterbitkan dengan Faktur Pajak Standar yang menjadi PPN Pajak Keluaran bagi Fihak Yang Menyewakan dan menjadi PPN Pajak Masukan bagi Fihak Penyewa yang dapat di Kreditkan sepanjang memenuhi syarat berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yang terutang PPN Pajak Keluaran, jika tidak ada hubungan langsung maka "tidak boleh di Kreditkan"

Demikian, baru Friend Bayem boleh setujui.

Regard's

RITZKY FIRDAUS.