tetapi setahu saya itu kalau pihak transportir bisa menunjukan SIUP nya adalah memang betul2 usaha jasa pengangkutan umum tapi kalau tidak maka dianggap sebagai sewa kendaraan baik plat hitam maupun kuning betulkah ?

klu kita sbg forwarder sudah kadung tdk menerbitkan faktur pajak krn customernya tdk mau dan kita sebagai warga negara yg baik mau bayr ppnnya caranya bagaimana dan pengisian dispt ppnny termasuk omsetnya diisi bagaimana?

PPN atas Freight Forwader selalu menjadi abu-abu dilapangannya..

Saya bingung, walaupun kita harus mengenakan PPN atas jasa penyerahan kita tetapi seringkali Customer menolak untuk dikenakan PPN walaupun mereka sebenarnya juga PKP…

Terlebih lagi jika invoice forwarder kita ditagihkan ke luar negeri siapakah yang akan menanggung PPNnya sedangkan mereka tidak membutuhkan PPN kita karena tidak bisa dikreditkan disana..

Walaupun PPN mengacu prinsip Destinasi tapi adalagi PMK 70 Thn 2010 tentang batasan Jasa Ekspor..

Sungguh..sungguh..sungguh membingungkan buat saya…