Maaf sebelumnya. Namun apa maksud daru QQ tersebut?

Kalau dalam aktivitas impor, QQ masih dibolehkan.

B QQ PT A

tentunya boleh.
Karena seharusnya begitu

Salam

pak hanif, boleh tahu dasar hukum/peraturannya?

terima kasih

Bagaimana dengan Surat ini rekan Junjungan?

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
__________________________________________________ ______________________________________
25 September 2003

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 549/PJ.32/2003

TENTANG

IMPOR QQ

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 20 Mei 2003 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Dalam Surat tersebut, secara garis besar dikemukakan bahwa:
a. Saudara memohon penjelasan menyangkut peraturan perpajakan yang berkaitan dengan importasi barang dengan cara qq, karena menurut Direktur Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan melalui surat Nomor XXX tanggal 28 Maret 2003 pada intinya menyatakan melarang pemilik API melakukan kegiatan importasi barang dengan cara QQ.

b. Menurut pengamatan Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia bahwa importasi barang dengan cara QQ tersebut masih diperbolehkan, hal ini terlihat dalam petunjuk pengisian Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak pada angka II point 5 disebutkan bahwa kolom NPWP yang berada pada kolom penerimaan pajak diisi NPWP yang dimiliki importir atau Wajib Pajak yang sesuai dengan lokasi pembayaran penerimaan pajak tersebut, dalam hal NPWP berbeda dengan NPWP huruf "A" seperti tertera dalam huruf "C". Selain itu berdasarkan modul (PIB.4.1) tertulis QQ dan diperkuat lagi dengan penjelasan Tim penyuluh dari Kantor Bea dan Cukai yang menyatakan adanya peluang importasi barang dengan cara QQ.

2. Ketentuan Perpajakan yang berkaitan dengan permasalahan dimaksud adalah sebagai berikut:
a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.04/2003 tanggal 7 Maret 2003 tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara dalam rangka Impor dan Penerimaan Negara atas Barang Kena Cukai buatan Dalam Negeri, antara lain mengatur sebagai berikut:
1) Pasal 1 angka 1, SSPCP adalah Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak dalam rangka Impor.
2) Pasal 5 angka 1, Penyetoran Penerimaan Negara dalam rangka impor dilakukan dengan menggunakan formulir SSPCP.

b. Pasal 2 angka 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-148/PJ./2003 tanggal 14 Mei 2003, tentang Petunjuk Pengisian Nomor Pokok Wajib Pajak dalam formulir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak dalam rangka Impor, mengatur bahwa Dalam hal impor dilakukan melalui pihak lain (atas dasar inden), maka pengisian NPWP pada huruf A formulir SSPCP dengan NPWP importir yang melakukan kegiatan impor tersebut, sedangkan NPWP pada kolom Penerimaan Pajak diatur sebagai berikut:
1) Untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) impor diisi NPWP Indentor (pemilik barang).
2) Untuk Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) impor pada kolom Penerimaan Pajak diisi NPWP Indentor dengan kode Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat indentor menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.

3. Berdasarkan ketentuan-ketentuan pada butir 2 serta memperhatikan isi Surat Saudara pada butir 1 di atas maka dengan ini ditegaskan bahwa sepanjang menyangkut ketentuan perpajakan, atas impor yang dilakukan melalui pihak lain (atas dasar inden) dimungkinkan dengan tata cara pengisian formulir Surat Setoran Pabean, Cukai dan pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf b di atas.

Demikian untuk dimaklumi.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

Sepengetahuan saya Faktur Pajak adalah kewenangan DJP, sedangkan PEB/PIB/SSPCP adalah kewenangan DJ Bea Cukai.
Sehingga Faktur Pajak memang tidak menggunakan QQ lagi sesuai SE-47/pj/2008 tsb, namun PEB/PIB/SSPCP masih boleh.
Mohon koreksinya.

Haiya.. salah.
Terima kasih Pak Junjungansitohang atas koreksinya.
Salam.