Berdasarkan KEP-387-PJ-2002:

Pasal 3

(1) Saat terutang Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri adalah pada saat dimulainya kegiatan membangun sendiri secara fisik seperti penggalian pondasi, pemasangan tiang pancang, atau kegiatan fisik lainnya.

(2) Tempat pajak terutang atas kegiatan membangun sendiri adalah di tempat bangunan tersebut didirikan.

Pasal 5

(1) Orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri harus menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya pengeluaran, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.

Kalau menurut peraturan tersebut, PPN KMS harus dibayarkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah dimulainya kegiatan membangun sendiri secara fisik.
Kalau dibayarkan di akhir , setelah semua selesai kemungkinan akan terkena denda atas keterlambatan pembayarannya.

Bagaimana dengan rekan-rekan yang lain, ada yg sudah pernah mengalaminya?

Setahu sy, bahwa PPN KMS tsb memang mulai diekstensifikasi (dikejar) sejak thn 2007, padahal aturannya sdh terbit lama, terakhir thn 2002. Eksten tsb terutama adalah didukung o data yg didapat dari lembaga pemrth daerah yg menerbitkan IMB, termasuk di dlmnya adalah RAB (Rencana Anggaran Biaya) yg dilampirkan saat mengurus IMB. Atas dasar data tsb, KPP biasanya mengirim Surat Himbauan kpd WP agar melunasi PPN KMS tsb dan/atau mengundang WP utk bertemu AR agar konsultasi dulu (…biasanya malah ke mana-mana pertanyaannya, dari jenis usaha, SPT tahunan, masa, sampai urusan anak dsb).
Di samping itu, bila diduga RAB tsb kurang dari yg seharusnya, petugas eksten KPP akan dikirim ke lapangan utk melakukan pengukuran dan melakukan penilaian atas biaya pembangunan yg sebenarnya, di samping utk tujuan pemutakhiran data SPOP PBB.

Jadi, jika mendapat Surat Himbauan spt di atas dan tidak merasa berkeberatan utk membayar PPN yg tarif efektifnya 4% x jml seluruh biaya yg dikeluarkan u bangunan tsb (… atau sesuai RAB IMB), lebih baik segera dilunasi, dilaporkan ke KPP, dan bukti bayar dan lapor tsb dikirimkan ke Kepala KPP u.p AR ybs.

dalam peraturan masih dianggap satu kesatuan jika dilakukan dalam 2 tahun.tapi masak seekstrim itu…sebagai tmbahan jika yg bangun sndiri adalah kontraktor maka kena ppn atas pemakaian sendiri asalkan bukan u produksi.

KEP – 387/PJ./2002
Pasal 7
(1) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan secara bertahap dianggap merupakan satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antar tahapan-tahapan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

Semoga dapat membantu.
hkw_tax

Rekan semuanya,

Dasar luas untuk PPN KMS (PPN Kegiatan Membangun Sendiri) telah mengalami perubahan beberapa kali dan dasar luas yang muali dikenakan adalah 300 m2.

Jika bangunan yang dibangun kurang dari 300 m2, maka bangunan tersebut bukan obyek PPN KMS.

Misalnya orang renovasi rumah dari luas 250 m2 menjadi 350 m2, berarti ada penambahan luas sebesar 100 m2, walaupun luas akhir 350 m2, tapi yang dibangun hanya 100 m2, maka dalah kasus ini bukan merupakan obyek PPN KMS.

Mengenai perhitungan, benar, yang menjadi dasar adalah uang keluar. Jika kita menggunakan material bekas yang gratis, harusnya bukan obyek. Karena peraturannya jelas mengatakan uang keluar.

Perhitungan dari Rp./m2 adalah perhitungan untuk memudahkan saja. Dan itu umum dilakukan dengan kontraktor dan untuk menilai rata-rata cost dan juga untuk menentukan kemewahan atau kelas dari suatu bangunan.

Konsep Rp./m2 banyak digunakan untuk parameter dan control secara umum.

Demikian penjelasan tambahan. Ada yang mau menambahkan.

Bye.

ijin menanggapi,gan..
menurutku,klo dia bangun sendiri (ga lewat kontraktor), tentunya PPN atas pembelian material tidak dapat dikreditkan..DPP KMS kan 40%, yg 60% (mungkin) dianggap PM..

Rekan,

Sedikit menambahkan.

Filosofi PPN KMS sebenarnya untuk asas keadilan seperti yang dikatakan rekan raharja, tetapi yang dimaksud keadilan adalah keadilan jika pembangunan rumah dilakukan oleh Developer (penjualan tanah dan bangunan) dibandingkan dengan pembangunan oleh pemilik yang tidak menggunakan kontraktor.

Jika Pemilik rumah membangun dengan menggunakan kontraktor dan kontraktor tersebut kontraktor PKP dan memberikan FP Keluaran, maka pemilik rumah tidak perlu lagi membayar PPN KMS sehingga tidak terjadi double taxation.

Tetapi perlu diperhatikan, keterangan dalam FP Keluaran yang dikeluarkan kontraktor. Harus jelas menunjukan lokasi unit yang dibangun, sehingga tidak multi tafsir dan jelas pekerjaannya.

Terima kasih rekan raharja atas masukannya. Saling melengkapi rekan.