ppn 10% X 100 juta = 10 juta

jika tidak termasuk pasal 9 ayat 8 huruf b dan huruf c UU PPN maka dapat dikreditkan.

jika yang menyerahkan adalah pengusaha mobil bekas maka bukan pasal 16 D dan tarif tetep 10% dari DPP. nah DPP nya inilah yang 10% dari nilai penyerahan.

kalo dealer mobil bekas bener tarif 10% dari DPP
DPP = 10% dari harga penjualan / harga penyerahan

dengan demikian PPN terutang = 10% X 10% X DPP

atas faktur PPN yang diterbitkan oleh dealer mobil ini dapat dikreditkan oleh pembelinya sepanjang tidak termasuk dalam pasal 9 ayar 8 huruf b dan c UU PPN.

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP – 238/PJ./2002

TENTANG

PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR BEKAS

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang :

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas;

Mengingat :

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);
Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 259; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4061);
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 567/KMK.04/2002 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR BEKAS.

Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan :
Kendaraan Bermotor Bekas adalah kendaraan bermotor baik beroda dua atau lebih yang kondisinya bukan baru, telah terdaftar pada instansi yang berwenang atau memiliki nomor polisi.
Pengusaha Kendaraan Bermotor Bekas adalah orang pribadi atau badan yang kegiatan usahanya melakukan penjualan Kendaraan Bermotor Bekas.
Pasal 2

(1) Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas yang dilakukan oleh Pengusaha Kendaraan Bermotor Bekas yang semata-mata merupakan barang dagangan terutang Pajak Pertambahan Nilai.

(2) Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 10% (sepuluh persen) dari Harga Jual.

(3) Pengusaha Kena Pajak Kendaraan Bermotor Bekas wajib menerbitkan Faktur Pajak atas Penyerahan Barang Dagangan.

Pasal 3

Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas oleh Pengusaha Kendaraan Bermotor Bekas tidak dapat dikreditkan.

Pasal 4

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2002
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

HADI POERNOMO

sudah tidak berlaku…
salam……..

setahu saya belum dicabut tuh KMK no 238 tahun 2000