pph 25 rekan

Printkan saja contoh nomor 5 di PMK 107/2013 rekan, mungkin belum dibaca sama ybs…

Kok diartikan seperti itu rekan, lihat ketentuannya lagi :
Pasal 2 ayat (5) PMK 107/2013
Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
a. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
b. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Tidak ada disebutkan ketentuan tersebut tidak berlaku bagi yang Badan yang berdiri setelah PMK 107/2013 berlaku…

lalu apa beda PP 46 dengan PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto ? karena keduanya mengatur yang peredaraaan dibawah 4,8 / tahun ?…lalu apakah ini pilihan pake pp 46 atau pake per tsb ?…

Dear Master Ortax/Senior Member,

Mohon pencerahaan nya untuk case yang mirip berikut terkait PP46 (peredaran bruto setahun <4.8Milyar) untuk perushaan baru:
Perusahaan saya bergerak di bidang Jasa konsultan baru di buat tahun november 2014, selama tahun 2014 transaksi commercial nihil karena belum beroperasi secara commercial. SPT tahunan 2014 dulu pernah di buat dengan nilai nihil karena belum ada transaksi. Perushaan baru beroperasi sepanjang tahun 2015 dengan peredaran bruto selama tahun 2015, misalkan 1.4 milyar (kurang dari 4.8milyar). Misalkan setelah dihitung penghasilan kena pajak (laba usaha sebelum pajak) selama tahun 2015 adalah 1.2 milyar karena Jasa consultant dan selama tahun 2015 perusahaan sudah membayar pajak penghasilan PPh 23 (2%) yang di potong dari invoice dengan total 28jt (2%x1.4milyar) sedangkan angsuaran PPh 25 tidak dibayarkan tiap bulan nya selama 2015 karena perusahaan baru ber-operasi 2015 , bagaimana kah cara perhitungan PPh Badan tahunan nya untuk tahun 2015 tsb.
Pertanyaan nya:
1. Apakah benar karena perusahaan baru ber-operasi 1 tahun, maka meski peredaran bruto selama 2015 kurang dari 4.8milyar maka perushaan tidak bisa mendapatkan tarif 1%x peredaraan bruto tahun 2015 sesuai PP46 ?
2. Info nya, fasilitas Pajak Badan 1% sesuai PP46 baru bisa di manfaatkan tahun 2016 ink (setelah 1 tahun perushaan ber-operasi) ? Apakah benar dan apakah tidak memungkinkan untuk tahun 2015 tetap menerapkan (mengajukan kan ke KPP) agar PPh Badan pakai 1% x peredaran bruto sesuai PP46/2013
3. Bagaimana cara perhitungan Pajak Badan nya bila memang belum bisa menggunakan PP46, sedang peredaraan bruto kurang dari 4.8milyar (kurang dari 50milyar juga). Apakah benar dg tarif normal seperti ini: 50% x 25% x ( 4.8milyar x 1.2milyar/1.4milyar) karena hasilnya sangat tinggi sekali karena omset dibawah 4.8milyar. Atau dihitung seperti ini 50% x 25% x PKP (penghasilan kena pajak) ?
4. Apakah benar dengan case seperti diatas, agar bisa menikmati PP46 sebesar 1% dan tidak kelebihan bayar pajak akibat pemotongann pph23 (2%), kami harus mengajukan SKB agar tidak dikenai pemotongan PPh dan membayar Pph 1% (final) dari invoice, sehingga akhir tahun 2016 pajak badan terhutang nya Nihil.

Mohon pencerahaan nya untuk case diatas. Terima kasih

Dear Pak Benjamin / Ortax senior member,

Mohon maaf masih newbie, Terima kasih atas pencerahannya untuk hal diatas:
Point 1 & point 2: berarti confirm, untuk perushaan baru yg baru melakukan transaksi commercial sepanjang tahun 2015, maka karena baru 1 tahun berjalan harus tetap membayar pajak tahunan tarif normal, sesuai diatas. Belum bisa pakai PP46 (1%), dan meski tahun pertama peredaraan bruto nya dibawah 4.8milyar, tidak bisa juga mendapatkan special treatment dari KPP untuk bisa mendapatkan tarif pajak sesuai PP46 karena memang aturannya sudah seperti itu.
Point 3: noted, tarif pajak badan nya 50% x 25% x PKP karena mendapatkan fasilitas.
Point 4: noted, di tahun 2016 agar segera mengajukan SKB ke KPP agar tidak dipotong lagib Ph 23 dan membayar Pph final PS 4 1% dari setiap invoice. Namun untuk syarat SKB, bila saya kutip sbb:
+++++
Cara Mengajukan SKB PPh Format Baru (pasal 4 ayat 1 PER-32/PJ/2013)

1. Diajukan ke KPP tempat Wajib Pajak Menyampaikan SPT Tahunan
2. Telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak diajukan permohonan, untuk Wajib Pajak yang telah terdaftar pada Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak diajukannya Surat Keterangan Bebas
3. Menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak yang menyatakan bahwa peredaran bruto usaha yang diterima atau diperoleh termasuk dalam kriteria untuk dikenai Pajak Penghasilan bersifat final disertai lampiran jumlah peredaran bruto setiap bulan sampai dengan bulan sebelum diajukannya Surat Keterangan Bebas, untuk Wajib Pajak yang terdaftar pada Tahun Pajak yang sama dengan Tahun Pajak saat diajukannya Surat Keterangan Bebas;
4. Menyerahkan dokumen-dokumen pendukung transaksi seperti Surat Perintah Kerja, Surat Keterangan Pemenang Lelang dari Instansi Pemerintah, atau dokumen pendukung sejenis lainnya.
5. Ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP.
++++
Mohon pencerahannya nya, terkait point 2 & 4 cara mendapatkan SKB diatas.
Jadi bila akan mengajukan SKB di tahun 2016, perushaan harus sudah menyerahkan dan melaporkan SPT tahunan pajak thn 2015 ya yg due date nya di end of April ini, harus segera dibuat dulu dan di serahkan ke KPP??
Kemudian di point 4, kita harus menyerahkan semua document pendukung transaksi dalam bentuk Surat perjanjian dan kontrak sepanjang tahun 2015. Apakah ini wajib, mengingat seluruh Bukti transaksi bisa di lihat dari semua copy faktur pajak & invoice saja yg di keluarkan sepanjang tahun 2015, apakah tetap kontrak /Surat perjanjian harus di serahkan ke KPP juga??
Mohon pencerahannya, terima kasih sebelumnya.