Agak aneh juga jika sudah ada pengertian saat disediakan dibayarkan dengan jelas tapi justru menginterpretasikan hal yang belum jelas diatur 🙂

Sah-sah saja jika ingin menginterpretasikan lain.

Jelas bagi yang membaca. Dan tidak jelas bagi yang memang sengaja mencari celah peraturan pajak.
Kalau pengertian disediakan dibayarkan hanya untuk dividen, kenapa membuat pengertian lain yang tidak ada di aturan?

Yang namanya diskusi tidak hanya mempertanyakan pendapat pihak lain.
Dari awal anda tidak berpendapat.

Sekarang menurut anda, transaksi apa yang bisa menggunakan pengertian disediakan untuk dibayarkan?

Saya copas lagi pengertian yang jelas tercantum di PP tersebut :
Yang dimaksud dengan "saat disediakan untuk dibayarkan":

untuk perusahaan yang tidak go public, adalah saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Demikian pula apabila perusahaan yang bersangkutan dalam tahun berjalan membagikan dividen sementara (dividen interim), maka Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan terutang pada saat diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Direksi atau pemegang saham sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan.
untuk perusahaan yang go public, adalah pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen (recording date). Dengan perkataan lain pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan baru dapat dilakukan setelah para pemegang saham yang berhak "menerima atau memperoleh" dividen tersebut diketahui, meskipun dividen tersebut belum diterima secara tunai.

Senangnya mempertanyakan pendapat orang tapi tidak berpendapat supaya tidak ditanya, dengan alasan tidak mengerti.
Istilahnya, cari aman.

Pssssttt….
TS nya bingung. Kok jadi rame kayak gini ya….

Salam