bukan bunga pasal 9 ayat 2(a) tapi Pasal 13 ayat 2 UU KUP (kan ini dalam rangka pemeriksaan)

Saya lebih sependapat dengan saudara hanif bahwa sangsi yang dikenakan adalah kenaikan 100% dan keterlambatan Rp. 100.000,-. Hal tersebut sekalian mengoreksi pernyataan saya yang sebelumnya…

Kenapa saya sependapat?
(1) Alasannya adalah bahwa pada Pasal 13 ayat 2 yang dikenakan bunga 2% per bulan adalah atas penghasilan kita. Bukan atas penghasilan orang lain, yang notabene kita potong kemudian tidak kita laporkan.

Dan mikir gampangnya tuh letaknya pada point 2, dimana dia pasti akan menjelaskan point yang sebelumnya. Ga mungkin dia menjelaskan point yang no. 3, yang salah satunya adalah kenaikan 100% tidak/kurang dipotong.

Point yang 1, adalah "apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pajak yang terutang tidak/kurang dibayar". Penghasilan itu adalah penghasilan kita, bukan penghasilan orang lain. jadi kalau kita kurang memotong/menyetor penghasilan orang lain, tidak dikenakan sangsi 2% perbln atas kekurangan pemotongan/penyetoran tersebut.

(2) Akan tetapi saya masih berpendirian bahwa sangsi kenaikan itu 200%.
Kenapa?
Karena pajak yang tidak dipotong tersebut (kenaikan 100%), dan kena lagi pada kalimat "tidak atau kurang disetor[/i]" (kenaikan 100% lagi).

Apabila kita sudah memotong tapi tidak menyetorkan, kita akan kena kalimat yang: "dipotong atau dipungut tapi tidak atau kurang disetor[i]". Kita kenanya hanya 100%. Karena kita ga termasuk kalimat: "tidak atau kurang dipotong[i][/i]".

Jadi kesimpulannya menurut saya adalah tidak kena sangsi yang 2%, tetapi kenanya kenaikan 200%.

klo menurut saya untuk Pasal 13 ayat 2 yaitu sanksi 2% / bulan dikenakan apabila kita telah memotong PPh dari tagihan supplier tapi tidak kita bayar atau kurang dibayar. tetapi untuk ayat 3 nya dikenakan apabila ada objek pajak (penghasilan supplier) tapi kita tidak melakukan pemotongan sebagaimana seharusnya karena dianggapnya kita lalai dalam menjalankan tugas atau kewajiban sebagai pemotong makanya kenanya lebih besar.