setor sendiri PPh pasal 4 ayat (2) atas pendapatan sewa bangunan

harus dibuatkan bukti potongnya, kalo tidak akan ditolak oleh KPP.

bukpot bs didownload di ortax,

penomoran pada Bukpot diisi sesuai penomoran yang kita buat,
– pada NPWP, nama wajib pajak, alamat, lokasi tanah dan/atau bangunan diisi atas nama anto, NPWP anto, dan alamat anto.
– Jumlah Bruto Nilai Sewa ===> diisi 10 juta
– Tarif ===> 10 %
– PPh yang dipotong ===> 1 juta
* Pada bagian Bawah, Pemotong pajak
– NPWP ===> diisi NPWP PT. A
– Nama ====> PT. A

kalo belum punya NPWP tidak usah diisi/dokosongin aja, bisa juga di isi dengan 00.000.000.0-000.000

Dear All Friends, Attn: Henglki Prabowo

Perihal Kasus Memotong, Membayar dan Melapor sendiri atas Transaksi SEWA Tanah dan Atau Bangunan antara WP OP Anto Pembayar Sewa yang tidak berkedudukan sebagai Pemotong dengan PT. A yang berkedudukan sebagai Penerima Penghasilan Sewa yang harus memotong, membayar, menyetor dan melapor sendiri berdasarkan ketentuan yang berlaku sbb:
PERSEWAAN TANAH DAN BANGUNAN
A. Penghasilan yang diterima atau diperoleh:
1. Orang Pribadi, atau;
2. B a d a n ;
dari “Persewaan” Tanah dan atau Bangunan berupa:
1) T a n a h ;
2) R u m a h ;
3) Rumah Susun;
4) A p a r t e m e n ;
5) K o n d o m i n i u m ;;
6) Gedung Perkantoran;
7) Gedung Pertokoan;
8) Gedung Pertemuan;
9) Rumah Kantor;
10) T o k o ;
11) Rumah Toko;
12) G u d a n g dan Gudang Industri
B. Terutang PPh sebesar 10% dari Bruto Sewa
C. Bersifat : “FINAL”
D. Berdasarkan ketentuan
(1) UU PPh Pasal 4 Ayat (2) dan;
(2) PP No. 29 Th.1996 jo ;
(3) PP No. 05 Th. 2002 dan ;
(4) KMK-394/KMK.03/1996
(5) KMK-120/KMK.03/2001 dan ;
(6) KEP-227/PJ/2002
(7) SE-22/PJ/1996
E. Fihak Pemotong / Penyetor/Pelapor : adalah Fihak “Penyewa”
F. Dalam Hal Penyewa Bukan Pemotong: Misal Orang Pribadi atau yang Bukan Subyek Pajak, maka PPh Pasal 4 Ayat (2) Terutang Wajib dibayar sendiri oleh Fihak Yang Menerima Sewa bersifat FINAL.
Dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) ke Kas Negara via Bank Persepsi / Kantor Pos selanjutnya dilaporkan ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak / KPP ybs.
dalam hal ini / kasus ini oleh PT. A untuk dan atas nama Pembayar Sewa.

Demikian pendapat.

Regard's

RITZKY FIRDAUS.

PT. A adalah yang menerima penghasilan dari tuan anto, seharusnya tuan anto yang memoton PPh ps 4 (2) dari PT.A dan tuan anto membuatkan bukti potong PPh ps 4(2) atas penghasilan dari PT. A, tetapi tuan anto dalam hal ini sebagai penyewa tidak melakukan pemotongan atas pembayaran uang sewa kepada PT.A, maka PT. A yang menerima penghasilan wajib membayar sendiri PPh ps 4 (2) dan tidak perlu melampirkan bukti potong, cukup hanya SSP yang dilaporkan.
mohon koreksinya…………..