(3) Besarnya PTKP bagi karyawati berlaku ketentuan sebagai berikut:
bagi karyawati kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri;
bagi karyawati tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
(4) Dalam hal karyawati kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

HAK DAN KEWAJIBAN PEMOTONG PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26
SERTA PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PAJAK

Pasal 22

(1) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Pegawai, penerima pensiun berkala, serta Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 4 wajib membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender atau pada saat mulai menjadi Subjek Pajak dalam negeri sebagai dasar penentuan PTKP dan wajib menyerahkannya kepada pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun.

Salam,

Saya belum menemukan aturan kalau istri tidak dapat menanggung anak atau sebaliknya bahwa hanya suami yang boleh menanggung, Pak Begawan.
Mohon pencerahannya Pak.
Terima kasih.

Namun Pak Begawan, setahu saya ini hanya ada di PER 31.
Apakah juga berlaku untuk perhitungan PPh Tahunan?

Terima kasih pencerahannya Pak Begawan.
Salam

Dalam WHT (PPh 21), pegawai wanita (kawin) menanggung keluarganya diperkenankan asalkan ada s. keterangan.
Dengan demikian dapat tambahan kawin dan tanggungan anggota keluarga..

Tetapi kalo pertanyaannya : "istri nanggung anak2" —> nggak bisa (bukankah nggak ada penjelasan istri tsb pengusaha atau pegawai?)