Sebagaimana kita ketahui di Pasal 2 (1) huruf c PER-30/PJ/2009

"Dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan atas penghasilan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah:

c. orang pribadi yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan;

Pasal 3
(1) Pengecualian dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, diberikan dengan penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pasal 4
(1) Permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diajukan secara tertulis oleh orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat orang pribadi atau badan yang bersangkutan
terdaftar atau bertempat tinggal dengan format sesuai dengan Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Mohon pencerahan rekan2 ortaxers…..
Sebenernya siapa yg harus mengajukan SKB PPh Final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, apakah :

1. Yang mengalihkan hak (yang meng hibahkan)
2. atau yang menerima pengalihan hak (penerima hibah)

Dalam konsep PPh untuk kasus hibah berarti penerima penghasilan adalah penerima hibah, artinya pihak yang terutang PPh adalah penerima hibah. Mustinya kalau mau mengajukan SKB adalah Pihak yg terutang PPh tsb (penerima hibah) supaya PPh nya dibebaskan, tetapi di pasal 4 disebutkan pihak yg mengajukan SKB adalah Pihak yg melakukan pengalihan hak (penghibah)…jadi bingung nih..

apa kita harus nurut konsep PPh apa aturan PER-30 tsb?
CMIIW

Salam

Iya rekan antara PER-30 dan SE-48 tidak sinkron…..