SPT PPN Tidak Ada Pajak Keluaran
updated 3 years, 6 months ago
4 Members
·
7
Posts
Sore Rekans.
mau tanya nih, saya mendapatkan SP2DK perihal PPN, yang mana menurut pencatatanya KPP SPT saya tidak ada PK nya. dan semua PM nya dikoreksi. (karena tidak ada PK nya)
apakah setiap SPT PPN diharuskan ada PK dan PM nya? jika tidak ada transaksi keluar seperti yang saya alami ini bagaimana menanggapi SP2DK nya ya rekan.
terima kasih
tidak harus lah rekan, namanya usaha gak bisa selalu jualan barang atau jasa.
kalau memang dibulan itu tidak ada PK, sampaikan saja tanggapan bahwa dibulan tsb tidak ada PK dan adanya PM, jelaskan juga alasannya kenapa. berarti kan kalau gtu SPTnya LB
iyaa rekan Rain14, di lampiran SP2DK nya semua LB di koreksi.
berarti tinggal tanggapi suratnya dengan keterangan2 yang memang tdk ada transaksi keluar ya. suwun rekan Rain14.
hello rekan apabila perusahan merupakan PKP yang blm berproduksi maka dimungkinkan tidak adanya PK jadi mungkin bisa konfirmasi ke pihak AR nya terkait PK ini. tapi kalau perusahan rekan merupakan PKP yang sudah berproduksi memang seharusnya PPN itu menyangkut PM dan PK
Halo rekan budiant0, setelah di konfirmasi ke AR beliau menanyakan apakah ini FM barang modal? saya PKP dari tahun 2020. dan yang ditanyakan dlm SP2DK SPT Masa PPN April 2021. memang bulan April adalah masa dimana laporan pertama PPN kami, karena setelah PKP kami tidak langsung memintakan sertel karena ada hal lain, dan baru bisa di Agustus 2020, kemudian ada surat himbauan utk lapor SPT PPN dari bulan april 2021. dan FM yang dari Januari 2021 di kreditkan semua di April 2021.
dari cerita saya di ataas apakah termasuk perusahaan yang baru berproduksi?
terima kasih
Memang Pajak Masukan hanya bisa dikreditkan bila ada Pajak Keluaran yang terkait/berhubungan. Ini tertuang di UU PPN pasal 9 dan dipenjelasannya juga.
Karena rekan menyebut masa April 2020 sebelum UU cipta kerja berlaku maka. pajak Masukan bagi PKP belum berproduksi , hanya bisa mengkreditkan PM atas barang modal/aktiva tetap. Bukan stok/persediaan.
Karena sepertinya ada kelalaian rekan dalam terlambat mendapat sertel sehingga tidak bisa terbit FP dan tidak bisa lapor SPT PPN April. Maka rekan kemungkinan besar tidak bisa mengkreditkan FP Jan sampai Mei. Karena FP masukan hanya diberi waktu 3 bulan utk dikreditkan.
AR berpegang pada pasal 9 UU PPN dan penjelasannya. Pada dasarnya PM hanya bisa dikreditkan selama ada hubungan dgn Penyerahan yg terutang PPN.
Rekan Johnson, terima kasih atas penjelasannya, berarti dalam hal ini yang tidak bisa dilakuka pengkreditan hanya yg bulan April ya?
mengingat LB dari April terus di kompensasikan apakah masa pajak selanjutnya harus dilakukan pembetulan?
Viewing 1 - 7 of 7 posts
