Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Coba dilihat di ortax Pak, search aja ada kok peraturannya.
(KEP-161/PJ/2001 Ps 2 jo. PMK 20/PMK.03/2008 Ps 2 jo. KMK 552/KMK.04/2000 Ps 1 sebagaimana telah dirubah oleh KMK 571/KMK.03/2003 Ps 1)

Dear Friend Iswadias,

Syarat SP-PKP adalah memajukan "Permohonan SPPKP" kepada KKP Terkait (Domisili / Lokasi).

Selanjutnya oleh KPP ybs diadakan Pemeriksaan setempat untukmeyakini keberadaan PKP di tempat ybs.

Dalam waktu yang tidak terlalu lama maka SPPKP oleh Kepala KPP ybs segera diterbitkan.

Demikian.

Regard's

RITZKY FIRDAUS.

Terkadang ada syarat tambahan seperti foto dan denah tempat usaha yang berguna bagi KPP untuk lebih memastikan bahwa perusahaan tersebut benar-benar ada.

Mungkin istilah yang tepat adalah "DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP).

setahu saya, Yang wajib melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP adalah :
• Orang pribadi sebagai Usahawan dan Badan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebelum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak bagi yang memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

• Wajib Pajak sebagai Pengusaha Kecil (yaitu pengusaha yang jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, yang:
– memilih sebagai PKP, wajib mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai PKP;
– tidak memilih sebagai PKP tetapi sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai Pengusaha Kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir masa pajak berikutnya.

PPKP : Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak…
Kapan suatu perusahaan dikukuhkan yaitu pada waktu peredaran usahanya telah melewati batas yg telah ditetapkan.. Pengukuhan ini berhubungan dengan penerbitan faktur pajak standarnya nanti..
Jadi pertanyaan anda apakah harus?? Menurut saya itu harus..
Mohon koreksi..

Dear All Friends

Ketentuan:

<HARUS> memiliki SP PKP adalah sesuai "Self Assessment System" Perpajakan kita bagi PKP yang telah memenuhi Ketentuan Subyek PPN dan Obyek PPN.

<MEMILIH> untuk memiliki SPPKP jika Subyek belum memenuhi Obyek atau sebaliknya seperti Pengusaha Kecil (Peredaran Usaha s/d Rp. 600 juta) tetapi boleh memilih sebagai PKP supaya dapat melakukan Pemungutan PPN dan melakukan Kredit PPN.

Demikian

Regard's

RITZKY FIRDAUS.

Kenyataan yang terjadi dipraktek justru sebaliknya rekan iswadias. Banyak WP yang jumlah peredaran usaha belum melewati batas tetapi telah mengajukan untuk dikukuhkan sebagai PKP. Karena dari segi ekonomi tidak menguntungkan. Apabila belum dikukuhkan sebagai PKP maka PM tidak dapat dikreditkan. Sedangkan bila telah dikukuhkan sebagai PKP maka PM masukan dapat dikreditkan maupun di restitusi.
Mohon Koreksinya….

tidak ada batasan Pak, lagipula di PPn tidak pernah menyebutkan pengusaha/perusahaan besar.. yang ada hanya batasan pengusaha kecil. CMIIW

Sedikit catatan dari saya. Apakah omset persh anda Kurang dari 600 jt ? atau lebih dari itu ? bila kurang dari itu sdr. iswadias tidak perlu repot2 ngurus PKP. Bila lebih saya sependapat dgn sdr. Ritzky. Tolong koreksinya…

Kita mau PKP apa tidak musti harus ngeliat nilai omzet peredaran usaha kita apakah sudah mencapai batas yang sudah ditentukan atau belum, namun demikian kita juga musti ngeliat juga kepentingan usaha kita apakah ada hubungannya dengan pihak bendaharawan pemerintah sebab biasanya pihak bendaharawan hanya mau bekerja sama dengan usaha yang sudah PKP….jadi kalo ini yang terjadi ya kita tidak musti ngeliat omzet peredaran usaha kita.