rekan Paku..
Dalam hal suatu transaksi dapat dikatakan REIMBURSEMENT apabila memenuhi syarat sebagai berikut :
1. Biaya yang di-reimburse tidak di-mark up atau di-mark down.
2. Bukti asli diserahkan kepada penanggung beban sesungguhnya
3. Dokumen bukti atas nama penanggung beban sesungguhnya.
4. Transaksi reimbursement diatur dalam kontrak atau perjanjian.

apabila ke empat sarat tsb tidak terpenuhi tidak bisa dikatakan reimbursement..

salam

pak harrison,
ada se atw per nya yg mengatur ketentuan ini….? thx ya

rekan paku,
klu liat aturan maennya, yg menyatakan bahwa semua dokuem asli diserahkan ke pada penanggung beban sesungguhnya cq. pihak ke 3, berarti pm nya itu menjadi pihak ketiga….tp bpk coba liat di se-53 d

maksud saya,bila kita pakai acuan surat dari DJP sebagai acuan dasar hukumnya, maka saya belum menemukan surat dimana, mensyaratkan kontrak sebagai syarat untuk diaangap sebagai reimbursement. apakah rekan harrison punya surat DJP yang mengatakan kontrak sebagai syaratnya? dan berlaku kumulatif agar dapat disebut reimbusement?

ini salah satu surat dirjen pajak tentang reimbusement.
seperti yang dijelaskan rekan bayem, tidak ada kata-kata bahwa kontrak dijadikan syarat agar dapat disebut reimbursement.
.
PENJELASAN PENGERTIAN PENGGANTIAN DAN REIMBURSEMENT
Surat Dirjen Pajak : S-1047/PJ.322/2004
Tanggal : 11-Nov-2004

————————————————– ——————————

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 12 Oktober 2004 perihal tersebut di atas, dengan

ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam surat tersebut secara garis besar disebutkan bahwa:
a. PT. ABC telah menerima jawaban dari Dirjen Pajak atas pertanyaan mengenai pengenaan

PPN atas tagihan kembali biaya askes dan telah disampaikan oleh PT. ABC kepada XYZ

sebagai pengguna jasa.
b. Jawaban Dirjen Pajak dalam surat Nomor S-490/PJ.322/2004 point 3 B berbunyi :

"Atas tagihan kembali biaya askes yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh PT. ABC

kepada XYZ Terutang Pajak Pertambahan Nilai karena tagihan tersebut masuk ke dalam

penggantian dan bukan merupakan reimbursement". Pihak XYZ berpendapat bahwa

atas penagihan kembali biaya askes tersebut merupakan reimbursement sehingga

tidak dikenakan PPN.
c. Berkaitan dengan hal tersebut di atas Saudara mohon penjelasan tentang pengertian

penggantian dan reimbursement.
2. Ketentuan-ketentuan perpajakan yang berhubungan dengan permasalahan tersebut di atas adalah:
a. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang

dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 diatur antara lain:
1) Pasal 1 angka 19: Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya

yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa

Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan

potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
3) Pasal 4 huruf c: Pajak Pertambahan Nilai dikenakan penyerahan Jasa Kena Pajak

di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
3. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas serta memperhatikan isi surat Saudara pada

butir 1, dengan ini ditegaskan kembali bahwa:
a. Dalam hal penggantian terdapat suatu jumlah yang ditagih oleh Pengusaha jasa yang

berasal dari tagihan pihak ke tiga yang dokumennya langsung atas nama penerima jasa,

maka jumlah tersebut tidak merupakan penggantian yang jadi dasar pengenaan pajak,

karena dianggap sebagai reimbursement.
b. Dalam hal kasus Saudara, yaitu tagihan askes, bukan merupakan reimbursement sehingga

tagihan askes tersebut merupakan Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung PPN

yang terutang.
Demikian untuk dimaklumi.
A.n. DIREKTUR JENDERAL

DIREKTUR

ttd

HERRY SUMARDJITO

mohon koreksi…