Tax treaty tidak semuanya merugikan negara kita kok. Cuma ada beberapa treaty yang Indonesia sepertinya Loss, misalkan treaty Ind-Jepang, di mana untuk usaha konstruksi tidak ada time test untuk menentukan ambang batas pemajakan, jadi kalau tidak ada time test maka Indonesia (jika jadi source country) akan cenderung memiliki loss potention.

Pada prinsipnya kehadiran tax treaty adalah untuk mencegah terjadinya juridical double taxation, yaitu di mana atas penghasilan yang sama dikenakan pajak di dua negara yang berbeda. Oleh karena itu, dengan adanya tax treaty maka negara sumber membagi hak pemajakan kepada source country dalam hal terbentuknya Permanent Establishment di source country. Jadi, kehadiran tax treaty tidak dapat dianalogikan merugikan Indonesia, kecuali dalam hal menyalahgunakan benefit yang ada dalam treaty dengan cara melakukan treaty shopping.

Salam,
Deborah

Inti dari tax treaty adalah menghindari pajak berganda. Jangan sampai mengatasnamakan kedaulatan pemajakan sehingga WP dikenakan pajak lebih dari 1 kali atas suatu penghasilan yang secara yuridis sama.

Ketentuan tax treaty membutuhkan persetujuan negara-negara yang tercakup dalam tax tretay itu. Memang, dengan tax treaty, penerimaan negara dari pajak atas transaksi internasional mungkin akan menurun, apalagi mengingat UU PPh domestik yang sifatnya lebih ke arah budgeter.