skearang tidak pakai istilah fiktif lagi pak di pengadilan pajak/mahkamah agung…istilahnya sekarang "faktur pajak bermasalah", karena ada dilapor kok..

nga usah terlalu dipikirin pak, sepanjang anda tidak ikut didalamnya..itu urusan orang2 atas yg mikirin..Dirjen Pajak mungkin direktorat intilijennya yah..itu urusan mereka..itu masih duit receh lah dibandingkan BLBI yg 600 triliun.

sepertinya begitu, apalagi kalo tidak ketauan, semacam spekulasi bagi orang2 yang benar2 tau celah undang-undang.

???
MEMANG begitu !!
UU KUP memakai kata "atau" utk memberi pilihan antara pidana atau denda.
(…atau lagi atau lagi)

…akhirnya akan bayar juga.

maksud saya bilang begitu, dalam arti tindakan tersebut ilegal, tapi dengan membayar denda bisa terlepas dari segala sanksi.

ada satu yang perlu saudara harry perhatikan, tindakan legal itu tidak ada sanksinya, jadi kalo segala sesuatu yang kita lakukan menghasilkan sanksi dan denda, maka tindakan tersebut adalah tindakan ILEGAL (melanggar hukum)

pendapat pribadi sih?
jadi tidak pantas anda menyebutkan secara fulgar bahwa tindakan melanggar undang-undang pajak itu secara undang-undang dilegalkan.