Dear All Friends attn: Defi and Alexandrea

Berkenaan masalah “sumbangan wajib” yang menyangkut agama, maka jika informasiku ada yang kurang “pas” mohon maaf lahir bathin.

Sepengetahuanku:

1. Perlakuan Pajak terhadap SUMBANGAN menganggap bukan BIAYA hal ini berbeda dengan KOMERSIAL karena SUMBANGAN secara KOMERSIAL dicatat / dibukukan sebagai BIAYA sehingga antara Pajak dengan Komersial dalam meperlakuakn Pos SUMBANGAN menimbulkan Perbedaan yang sifatnya ABADI / KEKAL atau Perbedaan Tetap / “Permanent Different”.

2. Sebab musababnya Pos SUMBANGAN oleh Oknum Pengusaha sering “disalah gunakan” untuk mengalihkan Laba Secara Tersamar atau Disguessed Dividen, karena itu maka SUMBANGAN yang dapat di BIAYAKAN adalah SUMBANGAN yang sifatnya mengandung “kebenaran material” bukan “kebenaran formal” semata-mata;

3. Kebenaran material untuk jenis “Sumbangan Keagamaan” dibuktikan dengan unsur adanya kewajiban Agama dan Pengelolanya diketahui Pemerintah berupa Lembaga yang telah dapat Pengesahan Pemerintah seperti BAZIS, sehingga mengemban kepada Kesetaraan dan Keadilan antar Agama.(Non Discrimination and Equality)

4. Dalam praktek banyak Yayasan dan Pengelola Keagamaan mengumpulkan Dana dari Masyarakat berupa Sumbangan tetapi pertanggung jawabannya Banyak yang Tidak Jelas seperti Dana Zakat, Fitrah, Perpuluhan yang jumlahnya Milyar di Biayakan oleh Umatnya yang berstatus Wajib Pajak sehingga mengurangi Laba / Penghasilan yang harus kena Pajak sebagai Hak dan Bagian Negara / Pemerintah.

Oleh karena itu dewasa ini Yayasan Rumah Sakit, Yayasan Gereja, Yayasan Mesjid, Yayasan Vihara, Yayasan Perguruan Tinggi, Yayasan Pendidikan dan sejenisnya seharusnya sewaku-waktu harus di Audit Akuntan Publik sebagaimana "di Amanatkan" UU Yayasan.

Demikian informasi

Regards

RITZKY FIRDAUS.

Mengapa banyak WP tidak mau memperhitungkan jumlah sumbangan keagamaan (agama apa pun) yg sebenarnya utk pengurang pajak?

Alasan² yg biasa diucapkan oleh mereka adalah klise belaka deh…
Alasan sebenarnya adalah mereka gak mau diketahui kekayaan dan/atau penambahan kekayaan per tahun mereka. Karena dgn "tarif" yg sudah pasti (zakat 2,5%, perpuluhan 10%) maka akan mudah sekali bagi fiskus utk menghitung berapa pajak terutang sebenarnya.
Manusia bisa dan berani berbohong kepada aparatur negara, tetapi mana ada yg bisa dan berani berbohong kepada Penciptanya?

Jadi, pasal mengenai sumbangan keagamaan ini lebih ditujukan utk menunjukkan bahwa di Indonesia tidak ada diskriminasi pajak bagi pemeluk agama.

Sebenarnya kalo kita mo menganut falsafah pengakuan biaya pajak semua udah jelas bahwa sesuatu itu harus bisa dibuktikan sedangkan bukti utama yang dijadikan sandaran pokok dalam pajak adalah adanya bukti hitam diatas putih.
Kalo nanti bukti lisan juga dijadikan sandaran ya berabe dong…..jadi untuk masalah ini pembuktian HITAM DIATAS PUTIH harus jelas legal dan formalnya.

Dear Harry friend,
jangan gitulah.
karena kalau buat Sang khalik jangankan 10%, lebih dari itupun haruskita relakan. Jadi gak takut ketahuan harta n kekayaannyalah. Lha yang ikut sunpol harry gak liat? gak ada hartapun diada adakan biar bisa sunpol kan? sorry komen ku gak ada kaitannya sama masalah Tax. Cuma memang sisi yang sulit antara iman dan pajak.
Gitu ya. Sori n Tx

PP no 18 thn 2009, yg terbit 09 Pebruari 2009.
Pasal 3 :
“Sumbangan keagaman yg sifatnya wajib bagi pemeluk agama yg diakui di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sumbangan keagamaan yg diterima oleh :
a. lembaga keagamaan yg dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; dan
b. penerima sumbangan yg berhak.”

Hal penting dari PP tsb, khususnya bagi pemeluk agama Kristen & agama Katolik, dan gereja, menurut hemat saya, adalah :

– Agama Kristen dan agama Katholik adalah agama yang diakui di Indonesia.
– Bagi pemeluk agama Kristen dan Katholik, salah satu kewajiban memberi (bisa diidentikkan dgn sumbangan keagamaan) adalah perpuluhan yang diserahkan kepada gereja. Perintah untuk memberikan perpuluhan tsb ada di dalam Injil (Alkitab), di samping kewajiban memberi selain perpuluhan.
– Tentang penerimanya, PP mensyaratkan adanya lembaga keagamaan yg dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah. Sejalan dgn itu, maka sebaiknya sesegera mungkin gereja-gereja yang ada di Indonesia untuk membentuk lembaga dimaksud. Salah satu bentuk lembaga yang mungkin dan landasan hukumnya cukup kuat adalah yayasan, dengan UU nomor 16 tahun 2001 sebagaimana telah diubah dgn UU nomer 28 tahun 2004. Ikuti aturan² yang diatur di dalam UU Yayasan tsb, sampai Yayasan tsb mendapat status badan hukum dengan pengesahan dari Pemerintah, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
– Bukti penerimaan yang dikeluarkan oleh yayasan tsb atas perpuluhan yang diterima, minimal harus mengandung informasi ttg tgl penerimaan, jumlah perpuluhan yg diterima, jumlah penghasilan yg diperpuluhkan, identitas umat (nama, alamat, NPWP), identitas yayasan (nama, alamat, nomer & tgl pengesahan badan hukum).
Bukti ini yang nantinya digunakan sebagai bukti legal saat WP mengurangkannya ke penghasilan kena pajak.

– Dgn berdirinya yayasan, jangan dilupakan utk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan (sebagai WP Badan) sesuai peraturan dan perundangan pajak yang berlaku.

…