Dipotong PPh 23 atau 4 (2) ?

menurut pendapat saya sesuai dengan SE 05/PJ.03/2008 tertanggal 22 Agustus
Pada point 1. disebutkan ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL.

jadi semua jasa konstruksi adalah Final

saya lebih cendeung setuju bahwa lampiran II angka II dan lampiran II angka III no 20, Per-70/PJ/2007 walaupun belum dicaput tapi keberadaanya adalah mengacu pada PP 51 tahun 2008, ya itu tadi karena PP lebih tnggi kedudukannya dibanding Per.

Agar kondisi usaha Jasa Konstruksi dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi, perlu diberikan perlakukan tersendiri terhadap pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi yaitu dengan dikenakan pajak yang bersifat final. Perlakuan tersendiri tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam menghitung pengenaan Pajak Penghasilan sehingga tidak menambah beban administrasi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta untuk lebih
memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha Jasa Konstruksi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya > Penjelasan umum PP 51 tahun 2008 sehingga untuk jasa konstruksi tidak ada lagi yang dikenakan PPh Pasal 23

produk hukum yang lebih rendah ikut yang lebih tinggi (specialis derogat generali)
yang lama ikut yang baru (posteriore derogat anteriori)
CMIIW

Di sinilah kepastian hukum dan tepat sasaran, bukan kah lebih fair di lihat dari sisi perusahaan ketimbang nilai kontrak, nilai kontrak kecil tentunya marginnya labanya tidak akan sama bila dikerjakan antara kontraktor kecil dengan menengah apalagi jika dibandingkan dengan yang besar

hehe,, maaf.. maksudnya yang khusus mengalahkan yang umum (lex specialist derogat legi generalis…)