Pajak Sewa Tanah/Bangunan yang Tidak Dipotong Oleh Penyewa
updated 1 year, 9 months ago
13 Members
·
48
Posts
sepaket bgt sama mbah begawan…saya juga tetap bersikeras dgn pendirian yg sama, tp apalah daya kl manajemen pny power yg lbh kuat akibat anjuran dari pihak KPP kl ada yg ga motong kita setor sendiri tnp melihat pemotong atau bukan.
aneh ya?yg buat aturan siapa yg nyalahi siapa, alih2 mengamankan penerimaan negara koq tp ga konsisten- Originaly posted by cbsantoso:
Saya lebih memilih menyetor sendiri daripada dikenakan PPh Tidak Final.
kenapa jadi tidak final?
Salam
- Originaly posted by hangsengnikkei:
sepaket bgt sama mbah begawan…saya juga tetap bersikeras dgn pendirian yg sama, tp apalah daya kl manajemen pny power yg lbh kuat akibat anjuran dari pihak KPP kl ada yg ga motong kita setor sendiri tnp melihat pemotong atau bukan.
aneh ya?Mestinya gimana kalau pemotong pajak tidak melakukan pemotongan?
Uang kita kembalikan, agar dia membuat bukti potong dan menyetorkannya…. atau bagaimana? - Originaly posted by kaSSkus:
Mestinya gimana kalau pemotong pajak tidak melakukan pemotongan?
Uang kita kembalikan, agar dia membuat bukti potong dan menyetorkannya…. atau bagaimana?idealnya seperti itu, tukar uang yg dia setor full ke kita dgn bukti potongnya (ini yg mulai diterapkan sekarang di tempat saya) supaya para pemotong lbh aware dan kita jg tdk direpotkan utk melakukan pbk krn seringkali byk yg sadar kemudian kl penyewa yg berkewajiban memotong (penyewa yg merupakan pemotong)
- Originaly posted by kusuma84:
bagaiman pengisian di lampiran 1771-IV..
apa kita isi penghasilan sewa 100.000.000 – tarif 10% – pph terutang 5.000.000 ato 10.000.000 ?Kenapa bingung?
Isikan ph bruto = 100.000.000
PPh terutang = 10.000.000
Selesai…., jangan pikirkan bukti potongnya - Originaly posted by cbsantoso:
Originaly posted by begawan5060:
Originaly posted by hanif:
kalau PPh 23 berarti boleh dobel?
Sebab, kalau nggak dipotong, penerima penghasilan nanti ngitung di SPT Tahunan. Sementara si pemotong bisa ditagih plus sanksi?Ho'oh…. inilah derita WP..
Pemeriksa pasti menagih ke pemotong pajak..
Sementara itu penerima penghasilan memajaki sendiri melalui SPT Tahunan (padahal nggak ditagih oleh fiskus lho)Kalau saya peyewa, saya keberatan bila PPh saya jadi tidak Final.
Saya lebih memilih menyetor sendiri daripada dikenakan PPh Tidak Final.
Saya ingin mengingatkan bahwa tarif PPh Final atas Sewa Tanah dan Bangunan 10% yang lebih rendah dari tarif lapis kedua PPh OP (15%) dan lebih rendah dari tarif PPh Badan walaupun sudah diberi fasilitas Pasal 31E (12,5%).Yang ini membahas dobel pemajakan atas PPh 23… bukan lagi PPh final atas persewaan T/B
- Originaly posted by begawan5060:
Kenapa bingung?
Isikan ph bruto = 100.000.000
PPh terutang = 10.000.000
Selesai…., jangan pikirkan bukti potongnyatrus wait and see?
Salam
- Originaly posted by hangsengnikkei:
anjuran dari pihak KPP kl ada yg ga motong kita setor sendiri tnp melihat pemotong atau bukan.
aneh ya?Tanyakan sama KPP tsb… kalo begitu apabila PPh 23 tidak dipotong oleh pengguna jasa, berarti harus setor sendiri PPh 23-nya?
- Originaly posted by hanif:
trus wait and see?
harusnya sih ga usah nunggu apa2 kalaupun ada apa2 paling cm himbauan jg toh, tergantung kerelaan dan kedekatan pihak KPP sama WP nya aja (kasus serupa di tempat saya)
Originaly posted by begawan5060:Tanyakan sama KPP tsb… kalo begitu apabila PPh 23 tidak dipotong oleh pengguna jasa, berarti harus setor sendiri PPh 23-nya?
ga ah mbah, udah tau koq ada anehnya tp yah namanya buruh pasti ngikut perintah aja selama ga merugikan diri sendiri
- Originaly posted by hangsengnikkei:
harusnya sih ga usah nunggu apa2 kalaupun ada apa2 paling cm himbauan jg toh, tergantung kerelaan dan kedekatan pihak KPP sama WP nya aja (kasus serupa di tempat saya)
lho, kalau bisa nggak bayar ngapain setor?
Salam
- Originaly posted by hanif:
lho, kalau bisa nggak bayar ngapain setor?
Salam
he he he…kan udah dijelasin mbah…
Originaly posted by hangsengnikkei:tergantung kerelaan dan kedekatan pihak KPP sama WP nya aja (kasus serupa di tempat saya)
ini saya rasa masalah target kali yeee…
- Originaly posted by hangsengnikkei:
Originaly posted by hanif:
lho, kalau bisa nggak bayar ngapain setor?Salam
he he he…kan udah dijelasin mbah…
Originaly posted by hangsengnikkei:
tergantung kerelaan dan kedekatan pihak KPP sama WP nya aja (kasus serupa di tempat saya)ini saya rasa masalah target kali yeee…
he he he…
Salam
- Originaly posted by hangsengnikkei:
ini saya rasa masalah target kali yeee…
Menghalalkan segala cara, tetap saja tidak dapat dibenarkan..
ilustrasi :
sy menyewakan rumah kpd perusahaan, dalam kontrak disebutkan bahwa sy menerima uang sewa bersih (setelah dipotong pph)
sy terima bersih 100.000.000
karena perusahaan ada kewajiban memotong pph psl.4 ayat (2) dalam biaya perusahaan (uang yg dikeluarkan) dan juga bukti potong ph bruto nya adalah 111.111.000
nah, beda kalau sy sewakan dgn bukan pemotong pajak, kalau sy ingin uang 100.000.000 bersih berarti harga sewa rumah sy harus 111.111.000 (pajak 11.111.100), kalau sy sewakan bruto 100.000.000 berarti sy dapat bersih 90.000.000 (pajak 10.000.000)
salam…- Originaly posted by aZwar8:
ph bruto nya adalah 111.111.000
atau 111.111.111?
Salam
