PPh Pasal 23 (terkait Reimbursement)
updated 2 years, 1 month ago
58 Members
·
92
Posts
Originaly posted by dharmawan a:ya dan direkap sebulan dan menyerahkan Bukti Potong +Nota Asli utk ditagihkan ke PT. C
PT. C akan menverifikasi Nota asli (biaya pelabuhan) atas nama PT. A dan memberi cap telah diverifikasi. Nanti PT. A akan ditransfer dana oleh PT. C atas sejumlah rekapan Bukti potong tersebut.terima kasih rekan saya sudah terima mail nya.
Saya mau tanya invoice asli dari JICT nya kasih kemereka ? terus buat kita pegangan apa yah ? fotocopy gt ?Terima kasih pencerahannya….
- Originaly posted by wondergirl:
Saya mau tanya invoice asli dari JICT nya kasih kemereka ?
kasih mereka untuk diberi stempel "telah dipungut PPh Ps 23"
Originaly posted by wondergirl:terus buat kita pegangan apa yah
tetap asli, karena akan dikembalikan
sama-2 rekan
- Originaly posted by dharmawan a:
ikut nimbrung rekan, barusan dapat petunjuk dr AR, karena jasa kepelabuhan merupakan obyek PPh Ps. 23 atas jasa lain sesuai dengan PMK 141/2015, maka PT. A wajib memungut kepada PT. C atas jasa kepelabuhan yg telah diberikan dengan membuat Bukti Pemotongan. Dan Pihak PT. C (perusahaan di bidang kepelabuhan) sudah memberikan sistem dan tata cara untuk menfasilitasi pemotongan jasa kepelabuhan ini.
Bagi yang ingin tahu, saya bisa mengirimkan email nya.ingin tau mekanismenya bagaimana, mohon email dong. ***
thanks
rekan dharmawan saya mau tanya…
di dlm invoice JICT ada beberapa panjabaran jasa yaitu :
1. penumpukan
2. lift off
3. pas truck
4. cost rec/ surchargeyang masuk jasa unloading dan loading apa saja dan yang masuk jasa pelayanan kepelabuhan yang mana ?
terima kasih…..
Originaly posted by dharmawan a:
ikut nimbrung rekan, barusan dapat petunjuk dr AR, karena jasa kepelabuhan merupakan obyek PPh Ps. 23 atas jasa lain sesuai dengan PMK 141/2015, maka PT. A wajib memungut kepada PT. C atas jasa kepelabuhan yg telah diberikan dengan membuat Bukti Pemotongan. Dan Pihak PT. C (perusahaan di bidang kepelabuhan) sudah memberikan sistem dan tata cara untuk menfasilitasi pemotongan jasa kepelabuhan ini.
Bagi yang ingin tahu, saya bisa mengirimkan email nya.ingin tau mekanismenya bagaimana, mohon email dong. ****
terimakasih banyak atas bantuannya
permasalahan yang sama juga sedang saya hadapi mengenai pemotongan pph pasal 23 atas reimbersment ini. Bahwa perusahaan kami bergerak dalam bidang forwarding yang di dalam tagihannya terdapat reimbersment yang mana menurut PMK-141/2015 dikecualikan dari pemotongan pph pasal 23. Namun bagi penerima jasa meminta kepada saya untuk melakukan pemotongan PPh pasal 23 tersebut, sehingga nantinya saya juga akan dipotongan PPh pasal 23 oleh penerima jasa secara keseluruhan termasuk reimbersment tersebut. Atas hal ini kami menolak karena reimbersment tersebut dikecualikan dari pemotongan pph pasal 23. Mohon bantuan untuk email mekanismenya bagaimana…. tks,
- Originaly posted by wondergirl:
yang masuk jasa unloading dan loading apa saja dan yang masuk jasa pelayanan kepelabuhan yang mana ?
Potong semua jict mau. Tapi untuk 2015 jict ada skb sesuai per-1.
Salam
- Originaly posted by muntasir:
penerima jasa meminta kepada saya untuk melakukan pemotongan PPh pasal 23 tersebut
Silahkan dicoba lakukan ini ke depo / penyedia jasa kepelabuhanan. Dari 10 yang mau paling 1 doang.
Originaly posted by muntasir:Mohon bantuan untuk email mekanismenya bagaimana
Saran aja ya, ente kan di perusahaan forwarding seharusnya ente minta ke depo langsung aja lebih mudah. Yang gede2 biasa buat surat resmi terkait reimbursement pph 23
Salam
Kalau jasa kepelabuhan seperti PT. JICT, TPK Koja, bisa menerima pemotongan PPh dengan mekanisme refund/reimbustment, kalau untuk perusahaan forwaders (bayar CFS charges, devanning, dll) apakah bisa dilakuakn pemotongan PPh.
- Originaly posted by alessandra:
perusahaan forwaders (bayar CFS charges, devanning, dll) apakah bisa dilakuakn pemotongan PPh.
baca definisi jasa FF di PMK 141 2015
Salam
- Originaly posted by H36UN:
baca definisi jasa FF di PMK 141 2015
Salam
Cuma yang jadi masalah tidak semua FF mau dipotong, karena sebagai importir sy harus membayar dahulu tagihan di FF baru bisa diberikan invoice (posisi tawar tidak kuat), kalau minta ganti FF ke shipper term of payment c & F (prepaid), jadi agak susah juga untuk potong ke FF. Sedangkan accounting saya tidak mau tahu pokoknya minta dipotong.
Pak H36un, boleh minta alamat email biar bisa sharing, kalau saya ada info juga bisa saya share. Email saya : ***
Trims
- Originaly posted by alessandra:
Pak H36un, boleh minta alamat email biar bisa sharing, kalau saya ada info juga bisa saya share. Email saya : ***
Maaf email saya : ***
Rekan,
Boleh dishare donk ke email saya mekanismenya : ***
Thx a lot
- Originaly posted by dharmawan a:
barusan dapat petunjuk dr AR, karena jasa kepelabuhan merupakan obyek PPh Ps. 23 atas jasa lain sesuai dengan PMK 141/2015, maka PT. A wajib memungut kepada PT. C atas jasa kepelabuhan yg telah diberikan dengan membuat Bukti Pemotongan.
hehehe.. mungkin om dhar masih inget petunjuk ini dari siapa 🙂
"pihak ketiga nagih ke pihak kedua (forwarder)
pihak kedua motong pph atas penghasilan yang diterima oleh pihak ketiga.
pihak kedua membuat bukti potong, melaporkan melalui SPT Masa dan menyetor ke bank persepsi.
pihak kedua minta reimbursement ke pihak pertama atas pembayaran ke pihak ketiga
pihak pertama membayar reimbursement tersebut
pihak pertama tidak memotong pembayaran ini karena sudah dilakukan oleh pihak kedua (ingat pembayaran reimbursement ini adalah penghasilan pihak ketiga)"Ini yang ane kurang sepakat, fakta di lapangan tidak seperti ini
"jadi, atas jasa pengurusan dokumen tetap objek pajak tetapi dipotong oleh forwarder"Salam
- Originaly posted by alessandra:
Pak H36un, boleh minta alamat email biar bisa sharing, kalau saya ada info juga bisa saya share. Email saya : ****
kita saher and diskusi disini aja boss, kalau nga terlalu sibuk di kantor ane lumayan aktif. tapi kalau banyak jendral bintang 5 yang comment ane lebih banyak nyimak (ilmunya belum nyampe) 🙂
Salam
