PPn atas jasa usaha penyediaan bandwith internet

Pertama, yang harus dilihat dari kasus ini adalah "Siapa YAng Wajib Memungut"

Coba dilihat SE – 01/PJ.33/1998 Tentang PERLAKUAN PERPAJAKAN BAGI PERHIMPUNAN PENGHUNI DARI RUMAH SUSUN YANG "STRATA TITLE". SE tersebut mewajibkan Para penghuni membentuk Perhimpunan Penghuni untuk mengatur dan mengurus hak dan kewajiban bersama para penghuni.

Penyelenggaraan pembangunan/pengembang bertanggung jawab untuk mengelola dan bertindak sebagai pengurus Perhimpunan Penghuni sementara, sebelum terbentuknya Perhimpunan Penghuni paling lama 12 bulan.Perhimpunan Penghuni dapat membentuk atau menunjuk Badan Pengelola yang bertugas untuk menyelenggarakan pengelolaan dan pengawasan terhadap penggunaan bagian bersama, benda bersama, tanah bersama, dan pemeliharaan serta perbaikannya.Badan Pengelola yang ditunjuk oleh Perhimpunan Penghuni adalah merupakan badan hukum tersendiri dan profesional.

Pembiayaan pengelolaan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama dibebankan kepada penghuni atau pemilik secara profesional melalui Perhimpunan Penghuni. Sistem pengumpulan biaya yang diperlukan untuk pengelolaan dapat dilakukan oleh Perhimpunan Penghuni melalui sistem iuran, baik rutin maupun per kegiatan.

Berdasarkan hal tersebut (Menurut Asumsi saya) bandwith internet adalah fasilitas bersama yang harus dikelola oleh Perhimpunan Penghuni (pihak Penyelenggaraan pembangunan/pengembang bertanggung jawab untuk mengelola dan bertindak sebagai pengurus Perhimpunan Penghuni sementara, sebelum terbentuknya Perhimpunan Penghuni paling lama 12 bulan).

Jadi tagihan harusnya ditujukan ke Perhimpunan Penghuni (termasuk PPN-nya).Pihak Perhimpunan Penghuni membuat tagihan atas pemakaian internet oleh tenant (reimbursement) yang nilai tagihannya bisa sama ataupun lebih besar daripada tagihan Anda.

Jika asumsi ini benar sebaiknya Anda melakukan pembetulan SPT. Please CMIIW

Mba Mira, gimana kalau pihak perusahaan tidak mau ?

Repot juga ya…

untuk hal di atas,
bisa menghubungi AR setempat, & minta peraturannya.

Bila AR memberikan SE- 01/PJ.33/1998, seperti yang Bu Mira paparkan,
ya berarti yang wajib pungut ya perusahaan (apartemen),
klo pihak perusahaan (apartemen) nda mau ya sudah,
itu berarti itu kan tanggung jawabnya….
berarti nanti yang dikejar orang pajak kan pihak perusahaan,

nah masalahnya, situ adalah perusahaan ato penghuni ato pihak yang menyewakan bandwith….

loh bukannya jasa internet sudah dihapus pphnya??

utk ppn kan bisa pake faktur sederhana

Dear All Friend's

PPN atas JKP dipungut oleh fihak PKP Pemberi JKP dan dibayar oleh Pengguna Jasa / Konsumen dan pada akhirnya terutang dan dibayar oleh Konsumen Akhir (Destination Principle).

Dalam rangkaian atau mata rantai mekanisme Pemungutan PPN pada Kasus yang dikemukakan friend Mira, PPN wajib dipungut oleh PKP Penyedia Jasa "Bandwith Internet" kepada PKP "Jasa Apartement" selanjutnya PKP Jasa Apartement memungut PPN kepada Konsumen / Penghuni Apartemen.

Dalam mekanisme tersebut harus dijaga keutuhan mekanisme Kredit Pajak antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan.

Jika Fihak PKP atau Fihak lainnya tidak mau bertanggung jawab atas Utang PPN maka Otoritas Pajak mengenakan Sanksi Perpajakan yang berlaku dan menegakkan "Law Enforcement", dahulu dikenal dalam UU KUP – 2000 adanya Pasal 33 perihal "Tangung Jawab Renteng" tetapi dalam UU No. 28 / 2007 "dihapus" tetapi "Tanggung Jawab Renteng" tetap dapat diberlakukan kepada PKP yang terkait.

"Minal Aidin Wal faizin, mohon maaf lahir bathin, Selamat Idul Fitri 1429 H"

Demikian pendapat.

Regard's

RITZKY FIRDAUS.

Saya sependapat dengan rekan ritzy, namun apabila mata rantai diputus agar terjadi efesiensi dan tidak membebani administrasi pengelola sehingga transaksi langsung dilakukan dari penyedia bandwith dengan para tenant apakah tidak diperbolehkan ?

Dear Friend Otong,

Memperpendek mata rantai tidak berarti "efisien" malah menambah permasalahan karena membuat cacat mekanisme Kredit Pajak.

Tujuan Kredit Pajak adalah menghindarkan "pajak double/ganda" yang akan membuat harga BKP/JK menjadi mahal pada Konsumen Akhir.

Memperpendek mata rantai mekanisme Pemungutan PPN tidak termasuk dalam Kriteria Tax Planning sehingga jangan dilakukan dan hindarkan kesulitan yang akan dihadapi.

Demikian.

Regard's

RITZKY FIRDAUS.

Kalo saya coba baca SE – 01/PJ.33/1998 sepertinya memang Pihak apartemen yang wajib memungut. Saya setuju dengan Pak Ritzky, Hindarkan kesulitan yang mungkin timbul.

Dear Friend Otong

Dalam rangka efisiensi tetapi mengakibatkan mekanisme Pemungutan PPn menjadi tidak utuh dan cacat sehingga mekanisme Kredit Pajak terganggu, sebiknya hindarkan alias "Tidak Boleh".

Demikian.

Regard's

RITZKY FIRDAUS.